Download Skripsi Hukum:Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan Desa

Download Skripsi Hukum:Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan Desa

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Desa membangun dan membangun Desa yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional (Ali Hanapiah Muhi, 2011 : 1). Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. DalamPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPT Desa). Perencanaan Pembangunan diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dan dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Citizen participation is considered as an important factor for successful government produce more efficiency in programs as wellas promote good governance, without community participation, there are obviously no (Seyed Hamid Mohammadi, 2010 : 576). Artikel tersebut menerangkan bahwa partisipasi dari rakyat dianggap sebagai faktor penting bagi kesuksesan dan kemakmuran dari pemerintah daerah. Peran serta masyarakat daerah akan memberikan keefektifan dalam program pemerintah, serta akan sesuai dengan asas pemerintahan yang baik. Tanpa adanya partisipasi dari komunitas masyarakat daerah, tentu tidak ada akuntabilitas, tidak ada perkembangan dan program pemerintah tidak berjalan dengan lancar. Perencanaan pembangunan yang partisipatif lebih mencerminkan adanya demokrasi untuk terciptanyagood governance (pemerintahan yang baik) (Bintoro, 2002: 136). Keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilakukan tanpa dukungan penuh komunitas dan partisipasi semua anggota masyarakat di tingkat lokal (http://www.worldbank.org). Dalam kaitan dengan sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka keberadaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan suatu bagian utuh dan merupakan kerangka acuan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang kemudian sebagai pembuatan RJPMDes khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah dan atau akan ditetapkan serta keberadaannya akan dijadikan pedoman seluruh lembaga dan masyarakat yang ada di desa untuk menyusun RKPDes, RAPBDes, dan lain-lain. Dengan demikian, Musyawarah Perencanaan Pembangunan menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan, baik rencana pembangunan tahunan Pemerintah Desa, maupun dokumen perencanaan lainnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan ini akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Kemadu Lor, dimana program - program yang diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBDes Kemadu Lor dan sumber-sumber dana lain yang dapat diperoleh.Contoh Skripsi Hukum:Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan DesaDownloads Versi PDF >>>>>>>Klik DisiniArtikel terkait skripsi diantaranya : Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, contohskripsi, c0ntoh proposal, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.

Download PDF

Share

& Comment

Tweet