BAB PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga,
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi
lainnya yang prosesnya dimula dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh Barang dan Jasa. Pengadaan Barang
dan Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Sehubungan
dengan hal tersebut, Peraturan Presiden
tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan
pedoman pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang dan Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai
dengan tata kelola yang baik. Pengaturan
mengenai tata cara Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini diharapkan dapat
meningkatkan iklim investasi yang
kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD.
Selain itu Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden ini ditujukan untuk meningkatkan
keberpihakan terhadap industri nasional dan
usaha. Mengenai pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan pemerintah ternyata sering dilakukan tidak
sesuai dengan prosedur yang berlaku karena
tidak adanya undang-undang yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara sehingga
pelaksanaan pengadaan Barang dan Contoh
Skripsi Public Administration Jasa menimbulkan keresahan di masyarakat. Bahkan
tak jarang melanggar hukum sehingga
aparat pemerintah harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Dari hasil survey lapangan yang dilakukan oleh forum
gerakan reformasi (FGR) Dairi yang terdiri
dari cendekiawan dan pemuda pemudi Dairi, mendugapenyelenggaraan pemerintah kabupaten Dairi, sarat dengan
tindakan penyalah gunaan fungsi dan tugas.
Sehingga banyak kebijakan
pemerintah Dairi tidak tepat guna, dan pemborosan anggaran, Sehingga upaya dalam percepatan
pembangunan untuk mensejahterakan rakyat
terhambat. Dari dugaan penyalahgunaan fungsi dan pengawasan Inspektorat tersebut, FGR Dairi itu juga mengungkapkan,
bahwa pelaksanaan penggunaan anggaran
dari Tahun 2009 sampai Tahun 2010, dan 2011, banyak terjadi penyimpangan, kecurangan, dan praktik korupsi
diantaranya, pengadaan barang dan jasa
di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kabupaten Dairi (sumber Dairi pers Rabu, 14 November 2012) Dalam pengaduan FGR Dairi yang dilakukan
secara tertulis, dan juga melampirkan sejumlah
bukti – bukti hasil temuan BPK – RI, dan hasil penelitian dari FGR juga menuding, bahwa pelaksanaan proyek, pengadaan barang dan jasa di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dairi, tidak
sesuai dengan kontrak kerja , dan spesifikasi
masing-masing proyek atau kegiatan. Dengan demikian FGR Dairi meminta agar pihak Kejaksaan Negeri
Sidikalang, menindak lanjuti tindakan korupsi oknum Pemkab Dairi itu, sesuai dengan hasil
audit, dan temuan BPK – RI, meninjau kembali
hasil tugas pengawasan yang dilakukan Inspektorat Dairi dari Tahun 2009 - Contoh Skripsi Public Administration 2011
untuk ditindaklanjuti ke jalur hukum (sumber Dairi pers Rabu, 14 November 2012) Era
keterbukaan dengan adanya demokrasi memungkinkan semua pihak baik masyarakat, aparat hukum, maupun antar
instansi pemerintah sendiri saling mengawasi
dan memberikan kritik. Sehingga setiap pejabat pengadaan Barang dan Jasa harus benar-benar teliti dalam setiap
pekerjaannya. Permasalahan dalam pengadaan
Barang dan Jasa pemerintah tidak akan terjadi apabila para pelaksana memahami dan melaksanakan sepenuhnya prinsip
dasar pengadaan Barang dan Jasa yang
ditetapkan dalam perpres.Berikut ini disajikan contoh-contoh penyimpangan dalam pengadaanbarang/jasa yang sering terjadi
pada : 1. Perencanaan Pengadaan 2. Pembentukan Panitia 3. Prakualifikasi Perusahaan 4. Penynan
Dokumen Pemilihan 5. Pengumuman Lelang 6. Pengambilan Dokumen Pemilihan 7. Penynan HPS 8. Rapat Penjelasan 9. Penyerahan dan Pembukaan Penawaran 10. Evaluasi Penawaran 11. Pengumuman Calon
Pemenang 12. Sanggahan Peserta Lelang Contoh Skripsi Public Administration 13.
Penunjukan Pemenang Lelang 14.
Penandatangan Kontrak 15. Penyerahan
Barang.
Belum cukup 1 (satu) tahun sejak
dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada tanggal 30 Juni 2011 Pemerintah telah
mengeluarkan Perubahan Perpres 54 Tahun
2010 dalam bentuk Perpres 35 Tahun 2011 dan kini telah dikeluarkan perpres 70 Tahun 2012. Dalam perubahan perpres ini ada
salah satu alasan yang mendasari perubahan
perpres tersebut.
Berdasarkan pemaparan di atas
maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana implementasi pengadaan barang dan jasa
tersebut, apakah sudah sesuai dengan perpres
atau sudah sesuai dengan visi dan misi dinas pekerjaan umum.
1.2 Perumusan Masalah Masalah
timbul karena adanya tantangan adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu kegiatan,
adanya penghalang dan rintangan, adanya celah,
baik antara atasan dan bawahan. Penelitian diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah itu, atau
sedikit-sedikitnyamenutupi celah yang terjadi.
Berdasarkan latar belakang
diatas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengadaan
Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Dairi” 1.3 Tujuan Penelitian Contoh Skripsi Public Administration Setiap
penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti memiliki suatu tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan
suatu peryataan atau statemen tentang apa
yang ingin kita cari atau ingin kita tentukan. Dalam hai ini yang menjadi
tujuan penelitian adalah untuk melihat
bagaimana Implementasi pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kabupaten Dairi.
1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian
ini adalah; 1. Secara
praktis, untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan berpikir dalam pembuatan karya tulis
ilmiah.
2. Secara praktis, sebagai masukan atau
sumbangan pemikiran bagi badan maupun
instansi yang terkait.
3. Secara akademis, sebagai bahan masukan
ataupun bahan perbandingan bagi orang-orang
yang belum mengetahui implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa.
1.5 Kerangka Teori Untuk mempermudah penulis dalam rangka penynan
penelitian ini, maka dibutuhkan suatu
landasan berfikir yang dijadikan sebagai pedoman menjelaskan masalah yang sedang disorot, pedoman tersebut
disebut dengan kerangka teori.
Menurut Setiawan Djuharie, telaah
kepustakaan berisi tentang hasil telaah terhadap
teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telah ini bias dalam arti membandingkan, mengkontraskan atau meletakkan
tempat kedudukan masingmasing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada
ahirnya menyatakan posisi atau Contoh
Skripsi Public Administration pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasan
nya. Telaah ini diperlukan karena tidak
ada penelitian empirik tanpa di dahului telaah kepustakaan.
I.5.1 Kebijakan Publik Secara
umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang pemimpin. Menurut Anderson,
kebijakan merupakan arah tindakan yang
mempunyai maksud yang di tetapkan oleh seseorang dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.
Menurut Chandler dan piano (dalam
Tangkilisan;2003), kebijakan publik adalah
pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya dan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau
pemerintah. Dan kebijakan tersebut telah
banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah
publik. Robert Eyestone mengatakan bahwa
secara luas kebijakan publik dapat di defenisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan
lingkungan nya. Dan Thomas R,Dye mengatakan
bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.
Sedangkan Anderson (1975) memberikan defenisi
kebijakan publik sebagai kebijakan–kebijakan
yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan
itu adalah: 1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan
tertentu atau mempunyai tindakantindakan yang berorientasi pada tujuan.
Contoh Skripsi Public
Administration 2. Kebijakan publik
berisi tindakan-tindakan pemerintah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang
masih dimaksudkan untuk dilakukan.
4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat
positif dalam arti merupakan tindakan
pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam
arti yang positif didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.
Sedangkan menurut woll, kebijakan
publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah
untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi
kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanakan
kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah, yaitu: 1.
Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang
bertujuan menggunakan kekuatan politik
untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.
2. Adanya dampak kebijakan yang merupakan elit
pilihan kebijakan yang mempengaruhi
kehidupan masyarakat.
3. Adanya output kebijakan, dimana kebijakan
yang diterapkan pada level ini menuntut
pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, Contoh Skripsi Public Administration pembentukan
personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Istilah kebijakan publik
sesungguhnya dipergunakan dalam pengertian yang berbeda-beda. Jones (1977) memandang kebijakan
publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan
pemerintah dimasa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit.
Prinsip-prinsip pendekatan Jones
tersebut adalah sebagai berikut; A.
Kejadian-kejadian dalam masyarakat diinterpretasi dengan cara yang berbeda oleh organisasi yang berbeda dan dalam waktu
yang berbeda.
0 komentar:
Posting Komentar