Download Skripsi Public Administration:Pengaruh Pelaksanaan Program Penaggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kemiskinan
merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Ini bukan saja karena masalah
kemiskinan telah ada sejak lama dan masih
hadir di tengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis
multidimensional yang masih dihadapi Bangsa
Indonesia yang memuncak pada periode 1997-1999. Selama periode 1976-1996 (20
tahun, Repelita II-V) angka kemiskinan Indonesia turun drastis dari 40% menjadi 11%. Maka krisis moneter tahun
1997-1999 yang kembali meningkatkan angka
kemiskinan menjadi 24% (49,5juta jiwa).
Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri
bahwa kemiskinan masih mewarnai penduduk
Indonesia, terbatasnya sumber daya, terbatasnya
akses terhadap barang-barang konsumsi,
tingkat kesehatan yang rendah dan kesempatan pendidikan yang tidak merata, tidak adanya
investasi, kurangnya akses pelayanan publik,
tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan
pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan,
serta mata pencaharian yang tidak menentu atau kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan
perlindungan terhadap keluarga.
Masalah Kemiskinan ini menyangkut beberapa
dimensi, yaitu: Dimensi Politik: warga
miskin kerap kali diabaikan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut nasibnya. Dimensi Sosial: warga
miskin kurang mendapat perhatian masyarakat
dan pranata sosial karena pudarnya nilai kepedulian. Dimensi lingkungan:
seringkali kegiatan pembangunan lingkungan dan permukiman berakiabat pada kerusakan lingkungan dan
kurang berpihak pada warga miskin.
Dimensi ekonomi: warga miskin kesulitan
memenuhi kebutuhan karena rendahnya penghasilan.
Dimensi Aset: aset sumber daya ekonomi, modal dana, peralatan kerja, SDM (human capital), dan hunian sulit
untuk diakses warga miskin karena dikuasai
oleh segelintir orang. (Rahadi, 2005:1).
Menurut Robert Chambers 1987 (dalam Suyanto,
1995:7) masalah kemiskinan hanyalah
salah satu dimensi dari perangkap kemiskinan. Unsur-unsur dari perangkap kemiskinan tersebut adalah
kerentanan, kelemahan jasmani, ketidakberdayaan
dan derajat isolasi.
Kemiskinan menjadi alasan yang sempurna
rendahnya Human Development Index (HDI),
Index Pembangunan Masyarakat (IPM) Indonesia secara menyeluruh kualitas manusia Indonesia relaitf sangat
rendah, dibandingkan dengan kualitas manusia
di negara-negara lain di dunia.
Gejala ini mandapat perhatian yang memadai
dari para pengambil kebijakan-kebijakan
yang pernah ada. Mungkin kita telah melewatkan suatu momentum yang sangat baik untuk belajar lebih
mengenai pembangunan sosial, ekonomi,
lingkungan dan politik masyarakat kita. Strategi dan kebijakan pembangunan yang diterapkan tidak menyumbang
apapun bagi kesejahteraan rakyat miskin.
Sebaliknya, malah membuat mereka semakin sengsara.
Banyak sudah upaya-upaya yang dilakukan
pemerintah untuk mengatasi tingkat
kemiskinan di pedesaan maupun di perkotaan melalui berbagai programprogram
penanggulangan maupun pengentasan kemiskinan. Tetapi program -program tersebut
belum menuai hasil yang memuaskan.
Program-program penanggulangan
kemiskinan terdahulu hanya menitik beratkan pada salah satu dimensi dari gejala kemiskinan, tidak
menyentuh akar penyebab kemiskinan dan tidak
menumbuhkan kemandirian masyarakat,
hanya membuat masyarakat bergantung
setiap saatnya pada dana bantuan program tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang pada
akhirnya tidak mewujudkan aspek keberlanjutan
dari program-program penanggulangan kemiskinan tersebut.
Saat ini ada beberapa program pemerintah yang
masih terlaksana dalam menanggulangi
kemiskinan, khsnya masalah kemiskinan masyarakat perkotaan salah satunya, yaitu P2KP (Program
Penaggulangan Kemiskinan Perkotaan). P2KP dilaksanakan sejak tahun 1999. Strategi dan
kebijakan dari P2KP lebih pro kaum miskin
dan lebih pro keadilan dengan pendekatan pople
driven yang mengembangkan pola bottom-up dalam perencanaan
dan meningkatkan partisipasi aktif
masyarakat dalam perencanaan. Penerapan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) lebih memandang kepada
pembangunan manusia, proses pemberdayaan,
pemampuan dan penguatan masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri dan tidak meletakan mereka ke posisi-posisi ketergantungan. Proses yang membutuhkan
kemauan baik (political will), baik dari pemerintah (sebagai unsur pendukung) maupun
dari komponen masyarakat.
Kegiatan
pelaksanaan P2KP (Program Penaggulangan Kemiskinan Perkotaan) ditingkat kelurahan, diisyaratkan dikelola atas inisaitaif
masyarakat yang diupayakan semaksimal mugkin dibentuk secara demokratis
dinamakan sebagai Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM). Dalam jangka panjang, BKM inilah yang akan menjadi forum pengambilan
keputusan tertinggi ditingkat warga masyarakat
sekaligus kendali untuk mengatasi berbagai persoalan sosial di masyarakat.
Menyadari
bahwa untuk membangun masyarakat warga dan menaggulangi kemiskinan itu memerlukan upaya yang
sungguh-sungguh, sistematis dan terorganisir,
dan memerlukan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat maka masyarakat Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Sunggal Kota mendirikan
sebuah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yaitu BKM Makmur Bersama. Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Sunggal merupakan salah satu kelurahan di Kota yang menjadi lokasi sasaran P2KP serta
mendapat dana BLM (Bantuan Langsung
Masyarakat) P2KP.
Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Sunggal adalah salah satu kelurahan yang mempunyai angka kemiskinan
warga yang cukup tinggi.
Kelurahan ini berada di pusat kota tetapi
masih terdapatnya pemukiman warga yang
tidak layak huni, kondisi lingkungan warga yang masih jauh dari tingkat kebersihan.
Pelaksanaan P2KP di Kelurahan ini telah
memasuki fase ke 3 (tiga) yang dimulai
tahun 2005. Implementasi P2KP yang dilaksanakan BKM di kelurahan ini belum menunjukan dampak dari pembangunan
tersebut, contoh misalnya: proses penyaluran
bantuan terkesan lamban, serta bantuan yang diterima dinilai terlalu kecil dan tidak mencukupi untuk dijadikan
modal usaha. Hal ini menjadi tanda tanya
besar yaitu apakah ketetapan kebijakan P2KP mampu meningkatkan keberdayaan masyarakat, khsnya masyarakat
miskin dalam jangka panjang di kelurahan
Tanjung Rejo Kecamatan Sunggal.
Contoh Skripsi Public Administration:Pengaruh Pelaksanaan Program Penaggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Terhadap Pemberdayaan MasyarakatDownloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
0 komentar:
Posting Komentar