BAB I PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah Terjadinya krisis moneter dan transisi politik memicu
Republik Indonesia menerapkan
desentralisasi (otonomi daerah) sejak 1 Januari 2001 yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang “Pemerintah
Daerah” yang sudah diperbaharui menjadi UU No.32 tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999
tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat
dan Daerah” yang diperbaharui menjadi UU No. 33 tahun 2004 yang mengatur penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan
pelaksanaan asas desentralisasi dimana
kota dan kabupaten bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah propinsi sebagai koodinator. Hal
ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan
kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Otonomi
daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan
fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Abdullah dan Halim, 2006 :
2 ). Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan
secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik.
Dalam era desentralisasi fiskal
diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik.
Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk
membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius
dari pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi).
Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk
tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam
pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan
persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbedabeda.
Dalam pencipataan kemandirian
daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik
dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber
pendapatan asli daerah (PAD). Tuntutan untuk
mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khsnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim,
2004 : 77). Dalam upaya peningkatan kemandirian
daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya
memberikan proporsi belanja modal yang lebih
besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif didaerah dimana belanja modal tersebut selanjutnya akan
mempengaruhi proporsi belanja pemeliharaan.
Peraturan Pemerintah (PP) No.
105/2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 22/1999 memberikan penegasan
bahwa daerah memiliki kewenangan untuk
menentukan alokasi sumberdaya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah.
Pemerintah daerah bekerjasama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif, terlebih dahulu menentukan arah kebijakan umum dan prioritas
anggaran sebagai guidance dalam pengalokasian
sumberdaya dalam APBD. Arah kebijakan umum dan prioritas anggaran merupakan sintesa dari hasil penjaringan
aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek
(tahunan) dan kebijakan jangka panjang (lima
tahunan) yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
Pengalokasian sumberdaya ke dalam anggaran belanja modal merupakan
sebuah proses yang sarat dengan
kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik
akan sarana dan prasarana umum yang diberikan
secara cuma-cuma oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam
proses penynan anggaran menyebabkan alokasi
belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan
permasalahan di masyarakat.
Wong ( 2004: 22 ) menunjukkan
bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan
pajak daerah. Dengan terpenuhinya fasilitas
publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya
akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan yang tercermin dari adanya
peningkatan PAD ( Mardiasmo, 2002 : 107 ).
Dalam pengelolaan keuangan
daerah, pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka
panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan
aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut.
Berdasarkan uraian diatas,
peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : ” Pengaruh
Belanja Pemeliharaan dan Peningkatan Penerimaan
Daerah terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten / kota di ”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan
latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : Apakah belanja pemeliharaan dan peningkatan
penerimaan daerah baik secara parsial
maupun simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten / kota di C. Tujuan Penelitian Adapun Tujuan penelitian
ini adalah menganalisis apakah terdapat pengaruh belanja pemeliharaan dan peningkatan
penerimaan daerah baik secara parsial maupun secara simultan terhadap belanja modal pada
pemerintah kabupaten / kota di Sumatera Utara.
D. Manfaat Penelitian Manfaat
dari penelitian ini adalah: a. Bagi
peneliti, untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan khsnya mengenai pengaruh belanja pemeliharaan
dan peningkatan penerimaan daerah
terhadap belanja modal.
b. Bagi peneliti lainnya, dapat menjadi bahan
referensi dan dasar pengembangan dalam
melakukan penelitian sejenis berikutnya, c.
Bagi Pemerintah daerah di dapat
menjadi bahan masukan bagi DPRD dalam
menetapkan alokasi anggaran di dalam Peraturan daerah tentang APBD.
d. Bagi Pemerintah daerah di dapat menjadi bahan masukan dalam mengelola keuangan daerah khsnya dalam
pengelolaan belanja modal untuk meningkatakan
penerimaan daerah.
0 komentar:
Posting Komentar