BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah PembangunanInfrastruktur di Kota Medan
Sumatera Utara memiliki sasaran daninfraktuktur dimana salah satunya
dalambidang Transportasi. Sasaran tersebutdisContoh makalahn berdasarkan
kebijakan yang telah disContoh makalahn oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Salah satu sasaran tersebut adalah
memperbaiki semua infrastruktur yang di tujukandengan
meningkatnyakualitas dan mutu
pelayananpembangunan.Tujuan dilakukan nya adalahuntuk kenyamanan dalam pema kaian
sarana dan prasarana transportasi. Dalam
memajukan pembangunan di bidang transportasi dilakukan dengan berbagai cara misalnya
memperbaiki kondisi kualitas sarana dan prasarana, terutama pemeliharaan dan rehabilitas seperti
sarana pengangkutan jalan, sarana dan prasarana kereta api, angkutan jalan ,angkutan laut dan
udara, Semuanya dilakukan untuk mendukung keamanan dan kenyamanan dalam bertransportasi
serta Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu
memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan
ekonomi nasional Kota Medanmerupakaan
salah satukota yang sudah selayaknya menjadi sasaran pemerin tah dalam memperbaiki
infrakstrukur pembangunan terutamadi bidangtransportasi.Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di propinsi
Sumatera Utara,Kedudukan, fungsi dan
peranan Kota Medancukup penting dan strategis secararegional.
Bahkan sebagaiIbukota Propinsi,
Kota Medan seringdigunakan sebagai barometer dalampemba ngunan dan
penyelenggaraan pemerintah daerah.
Contoh makalah Secara
administratif, wilayahkota medanhampir secara keseluruhan berbatasan dengan Kabupaten
Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Selatan dan Timur.Sepanjang wilayah Utara
nya berbatasan langsung dengan Selat
Malaka, yang diketahui merupakan salah satu jalur lalu lintas terpadat. Di samping itu sebagai daerah yang
pada pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, Maka Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai
gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik
maupun kuar negeri (ekspor-impor). Posisi geografis Kota Medan ini telah mendorong
perkembangan kota dalam 2 kutub pertumbuhan secara fisik , yaitu daerah terbangun Belawan
dan pusat Kota Medan saat ini akan menjadi potensi yang dapat dikembangkan menjadi
keunggulan yang kompetitif dalam menghadapi persaingan dalam menarik investor untuk
mengembangkan usahanya di daerah ini dan sasaran lainnya dalam memasarkan produk/jasa yang
dihasilkan.
Pembangunan di berbagai daerah khContoh
makalahsnya di Kota Medan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan
pelayanan tersebut sebagai peningkatan pelayanan publik dalam kerangka otonomi daerah sehingga lebih
efisen dan efektif dalam merespon tuntunan masyarakat yang sangat tinggi dengan berbagai
karateritik masing-masing.
Sebelumdilaksanakannya otonomi
daerah, sudah banyak pembangunan yang telahdilaku kan, namun sumber pembiayaan
atau penadaan masih didukung oleh anggaran pemerintah pusat, sehingga mereka tidak bias mengebangkan
kualitas daerahnyasendiri secara maksimal dan mand iri. BerdasarkanUndang undang No.32 tahun 2004
tentang pemerintahan daerah, serta Undang-undang
No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, telah memberikan dampak yang yang
sangat luas terhadap pelaksanaan pemerintah pusat di daerahotonomi yang diberikan kepada daerah
merupakan otonomi yang nyata, luas, dan bertanggungjawab.
Pemberian Otonomi sangat memberikan dampak bagi setiap daerah berupa Contoh makalah kewenangan dan kewajiban untuk
melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri. Pengaturan, pembagian dan pemanfaatansumber
daya harusdilakukan sesuai dengan prosedur
yang berlaku Sebagaipelayanpublik, maka
secarahakiki pemerintah bertanggungjawab terhadap pelayan an kepada masyarakat,
namundemikian, secarateknis pelaksanaanya dapatmelibatkanberbagai pihak, antara lain masyarakat dan dunia usaha.
Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen pemerintah modern, yang selalu menekankan
prinsip efektifitas dan efisiensi, dengan peran pemerintah lebih kepada fungsi regulator dan
fasilitator, sedangkan fungsi provider dapat diserahkan kepada masyarakat dan dunia usaha
dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan
bidang Transportasi pada dasarnya tidak
dapat dibatasi berdasarkan batas administrasi pemerintahan, oleh karena itu koordinasi antar
tingkat pemerintahan menjadi sangat penting,
disampingkoordinasi lintas sektoral. Disamping itu, kejelasantanggung jawab dan kewenangan juga menjadi
sangatpenting, sehingga akan mempertegas tugas dan fung si masing masinglembaga
pemerintahan. Kegiatanpembangunan danpelayananbidang Transpo rtasi tidak
hanyadi lakukan oleh Pemerintah, tetapi juga dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja bidang
perhubungan dengan postel sangat ditentukan oleh peranserta aktif dari ketiga stakeholders
tersebut, meskipun secarahakiki pelayananpublik menj aditanggung jawab
pemerintah. Pembangunan saranatranportasi sebagai jalurdistribusi danpe masaran
maupun sebagaipembuka jalur perdagangan sangatdiperlukan untuk dikembangkan
utamanya ada pada sektor jasaangkutan. Baik melauidarat,udara maupun laut.
Pengembanganpotensi ekonomi
wilayah Kota Medan dengandilakukan pengembangan darat, laut dan udara. Dalam
hal penataan ruang diamanatkan pengembangunan prasaranad an saranapendukung,
yang mana diharapkan mampu meningkatkan potensi wilayah dan Contoh makalah sekaligus membuka ketorisoliran
wilayah dalam mendorong percepatan
pengembangan wilayah yang relatif tertinggal, seperti wilayah Kota Medansarana
jal an merupakan media transportasi utama yang berperanpenting dalammendukung
terciptanya pe mbangunan nasional. Danregional, sertamempunyai kontri-busi
terbesar dalam pangsa angkutan dibandingkan
dengan modal lain.
Dalam kesempatan ini , Peneliti
tertarik untuk mengangkat judul “ Implementasi kebijakan pelayanan transportasi: Studi kasus
pengelolaan trayek angkutan umum bus kota di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara” 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi perumusan
masalah penelitian adalah "
Bagaimana Impelmentasi Dinas perhubungan Menciptakan sistem pelayanan transportasi yang
dapat menjangkau masyarakat dan wilayah
Kota Medan?” 1.3 Tujuan Penelitian Setiap
penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti memiliki tujuan yang
ingin dicapai. Dalam hal ini penulis
merumuskan tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Dinas perhubungan Menciptakan
sistem pelayanan transportasi yang mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Kota Medan? Contoh makalah 1.4 Manfaat Penelitian.
Penelitian ini akan memberikan
manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat
penelitian tersebut sebagai berikut : 1. Secara Praktis, hasil penelitian ini di
harapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran
Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Kota Medan demi berkembangnya instansi tersebut.
2. Secara subjektif, sebagai sarana untuk
melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir
ilmiah, sistematis dan menuangkanya dalambentuk tulisan ilmiah berdasarkan
kajian- kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Administerasi Negara
3. Secara akademis, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi
kepustakaan Departemen Ilmu Administerasi Negara.
1.5 Kerangka Teori Sebagai titik tolak atau landasan berpikir
dalam menyoroti atau memecahkan masalah , perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu.
Menurut Hoy dan Miskel ( Sugiyono. 2004 : 5 ) Teori adalah seperangkat konsep, asumsi dan
generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku
dalam berbagai organisasi. Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut seorang peneliti perlu
menyContoh makalahn suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana
peneliti menyoroti masalah yang dipilihnya.
Dinas Perhubungan Provinsi
Sumatera Utara sebagai instalasi Pembina perhurhubungan di Sumatra Utara dalam hal pengawasan teknis
kelayakan jalan serta hasil uji berkala. Setelah berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemererintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Contoh makalah terkendala dalam pelaksanaan
tugas tersebut disebabkan tidak adanya hubungan hirarki antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/kota. Pengawasan perizinan dan operasional AKP dan AKDP tidak maksimal dijalankan, salah
satunya disebabkan penertiban angkutan orang dengan Pelat hitam. Sulitnya memperoleh data
populasi kendaraan, sehingga penetapan kebijakan
pengawasan sulit dilakukan, permasalahan pendaftan kendaraan baru / angkutan umum. Ada beberapa pilihan cara yang lazim
ditempuh, antara lain dengan memperbesar kapasitas pelayanan dengan menambah armada.
Dapat pula dengan menawarkan pilihan moda, yang bisa berarti pilihan lintasan atau
mengatur pembagian waktu perjalanan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah 'mengurangi' permintaan
melalui kebijakan yang dituangkan dalam peraturanperundang-undangan.
1.5.1 Kebijakan Publik Menurut
Chandler dan Plana ( Tangkilisan, 20003 : 1 ) Berpendapat bahwa kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang srategis
terhadap sumber daya – Sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah – masalah publik atau
pemerintahan. Kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi
pemerintah maupun para politisi untuk memcahkan
masalah – masalah publik. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan
suatu intervensi yang dilakukan
terusmenerus oleh pemerintah demikepentingan kelompok yangkurang beruntung dalam masyarakat agar mereka
dapathidup danikut ber-partisispasi dalam pembangunanecara luas. untuk Studi
Implementasi secara sungguh-sungguh
dianggap muncul pertamakali pada tahun
1970-an saat Jeffrey Pressman &
Aaron Wildavsky (1973) menerbitkan
bukunya yang sangat berpengaruh : Implementation, dan Erwin Hargrove (1975) dengan bukunya The Misssing link : The Study
of Implementation of Social Policy yang Contoh
makalah mempertanyakan “missing link” antara formulasi kebijakan dan evaluasi
dampak kebijakan dalam studi Kebijakan publik. Sejak saat itu studi
tentang Implementasi mulai marak, terutama karena fakta menunjukkan berbagai intervensi
pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah sosial terbukti tidak efektif. Hargrove
menyatakan menyatakan selama ini studi tentang
PelayananPublik hanya menitik beratkanpada studi tentangproses pembuatan
kebijakan danstudi tentang evaluasi, tapi mengabaikan permasalahan permasalahan
pengimplementasian. Proses administrasi
antara formulasi kebijakan dan hasil kebijakan dianggap sebagai kotak hitam (black box) yang
tidak berhubungan dengan kebijakan (terutama karena budaya administrasi di negara Inggris
yang bersifat relatif tertutup) Sampai
akhir tahun 1960-an anggapan umum adalah
bahwa mandat politik dalam policy sudah sangat jelas dan orang-orang administrasi akan melaksanakannya
sesuai dengan yang diinginkan oleh “bos” mereka.
0 komentar:
Posting Komentar