BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah Pada saat krisis terjadi, ada wacana yang
menyebutkan bahwa asal muasal krisis
adalah kurangnya kualitas “governasi” atau governance kita. Baik di sektor pemerintah maupun di sektor bisnis. Bertolak
dari proses reformasi 1998 yang menginginkan
suatu perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, berkeadilan dan
akuntabel, maka tuntutan akan adanya pemerintahan
yang baik (good governance) menjadi relevan berhubungan satu dengan yang lainnya. Tujuan reformasi untuk
penguatan peran masyarakat dengan penerapan
demokrasi rakyat tidak tercapai jika tidak didukung oleh suatu pemerintahan yang kredibel dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Menilik dari fungsi utama
pemerintah yang merupakan penyelenggara pelayanan
publik, seiring dengan tuntutan perkembangan sudah menjadi seharusnya pemerintah melakukan perbaikan
dalam pelayanan publik tersebut.
Akan tetapi dewasa ini,
kepercayaan masyarakat/publik terhadap kinerja pemerintah atau birokrasi mengalami degradasi
yang kian semakin parah oleh akibat dari
lemahnya kinerja aparat-aparat pemerintahan/birokrasi. Kepercayaan dan kehidupan masyarakat menjadi semakin
sengsara ketika pemerintah/birokrasi yang
seharusnya berperan menghadirkan pelayanan prima kepada publik menjadi didominasi dan ditentukan oleh rezim yang
berkuasa sehingga menyebabkan kebalikan
daripada pelayanan publik menjadi publiklah yang menjadi pelayan bagi birokrasi.
Dalam
waktu terakhir ini, telah terjadi perubahan paradigma organisasi dalam berbagai aspek, dari segi manajemen
perubahan, dari organisasi yang bersifat sentralisasi ke organisasi yang
bersifat desentralisasi, gaya kerja organisasi
yang kaku berubah menjadi lebih fleksibel, kekuatan organisasi yang sebelumnya dilihat dari tolak ukur stabilitas
organisasi kini bergeser pada kemampuan
organisasi untuk mengadaptasi perubahan. Faktor politik yang mempengaruhi perubahan peran organisasi dalam
hal ini dimana organisasi publik menuntut penerapan Good Governance. Good governance dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan
negara dalam melaksanakan penyediaan
public good and service disebut
governance (pemerintahan atau kepemerintahan) sedangkan praktek terbaiknya adalah “good governance” (kepemerintahan yang baik).
Good Governance merupakan suatu
konsep yang akhir-akhir ini sejalan dengan
konsep-konsep dan terminology demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan
masyarakat secara berkelanjutan.
Pada akhir dasawarsa yang lalu,
konsep good governance ini lebih dekat dipergunakan dalam reformasi sektor publik. Di
dalam disiplin atau profesi manajemen
publik, konsep ini dipandang sebagai suatu aspek dalam paradigma baru ilmu administrasi publik agar memberikan
pelayanan yang berkualitas kepada
masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi manajerial terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol yang
dilakukan oleh pemerintah pusat, transparansi,
akuntabilitas publik, dan diciptakan pengelolaan manajerial yang bersih dan bebas dari korupsi.
Pemerintah
dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance.
Penerapan prinsip-prinsip Good Governance bukanlah hanya tugas dan tanggungjawab pemerintah, tetapi juga pelaku
bisnis di sektor swasta dan organisasi civil society. Sebagai bagian dari proses
reformasi Indonesia, pelaksanaan good
governance di lingkungan pemerintahan
tersebut sangat menentukan apakah
reformasi akan berjalan terus atau putus di tengah jalan.
Dengan menerapkan
prinsip-prinsip good governance,
diharapkan dalam menggunakan dan
melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab
itu dalam prakteknya, konsep good
governance harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara (state)/pemerintah (government), swasta
(private) dan masyarakat (society).
Good governance yang efektif
menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional dan etos kerja dan
moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara merupakan tantangan tersendiri.
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dalam mencapai tujuan dan
cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan
dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bertanggungjawab serta bebas KKN.
Mengingat bahwa kinerja dari
suatu organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan
sebelumnya, maka informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat
penting. Informasi tentang kinerja organisasi
dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan selama
ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum.
Akan tetapi, dalam kenyataannya
banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai
informasi tentang kinerja dalam organisasinya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektivitas organisasi tidak lepas dari efektivitas kerja pegawai
sebagai salah satu unsur organisasi, memegang
peranan penting dalam usaha mencapai tujuan organisasi.
Efektivitas kerja yang
didefinisikan sebagai penyelesaian pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya dimana
selama dipengaruhi pikirannya, tenaga,
cara yang paling cepat (waktu) serta kondisi ruangan yang dapat mendukung
semangat kerja pegawai. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan
mengevaluasi kinerja agar hasil akhir
memuaskan pada pihak-pihak yang mendapat pelayanan. Dengan semakin efektifnya kerja para pegawai dapat menjadikan
organisasi semakin tangguh mencapai
tujuannya dan berbagai sasarannya. Dengan adanya manajemen suatu organisasi semakin mampu berperan dengan
tingkat efektivitas yang tinggi. Oleh karena
itu tanpa manusia dalam suatu organisasi maka tujuan organisasi yang telah ditentukan tidak akan tercapai
sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya manusia merupakan salah satu unsur organisasi
yang paling dinamis, artinya menginginkan
perubahan, dengan demikian kedudukan manusia dalam organisasi tidak dapat disamakan dengan unsur-unsur lain.
Sehingga dalam suatu organisasi, pengelolaan
manusia sebagai sumber daya organisasi sangat penting agar memiliki
kemampuan untuk mewujudkan good governance dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance yang diantaranya adalah akuntabilitas, transparansi, fairness atau keadilan,
responsivitas atau ketanggapan.
0 komentar:
Posting Komentar