Download Skripsi Public Administration:Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Efektifitas Pelayanan Publik
BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang Permasalahan Pada dasarnya
setiap manusia membutuhkan pelayanan yang tidak dapat dipisahkan dari diri setiap individu. Keinginan mendapatkan
pelayanan yang baik tidak memandang kaya atau miskin, tua maupun muda. Semua lapisan
menginginkan diberi pelayanan yang terbaik.
Pelayanan publik pada dasarnya diberikan
melalui beberapa organisasi birokrasi pemerintah.
Karena pemerintahlah yang memiliki hak untuk memonopoli atau menyediakan barang atau jasa publik kepada setiap warga
negara mulai dari seorang warga negara itu lahir sampai akhir hayatnya.
Paradigma baru mengenai organisasi pelayanan
publik pada dasarnya berasal dari tuntutan
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari waktu ke waktu.
Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring
dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara
memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban bagi pemerintah untuk dapat
memberikan pelayanan, karena pada
hakekatnya pemerintahan memang memberi pelayanan pada rakyatnya.
Paradigma baru mengenai pelayanan publik
tersebut menuntut perubahan dalam orientasi pelayanan, dari yang suka mengatur berubah
menjadi yang suka melayani.
Semenjak diberlakukannya UU pemerintah Daerah
No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi
dengan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah secara terus-menerus
meningkatkan pelayanan publik. Seiring
dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke
waktu. Tututan tersebut semakin berkembang seirama dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara
memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan
pelayanan. Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik adalah bukan hanya
menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, namun juga bagaimana pelayanan juga
dapat dilakukan tanpa membeda-bedakan status sosial masyarakat yang dilayani, atau dengan kata lain
bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis.
Beberapa hal di atas menjadi salah satu latar
belakang masyarakat Kecamatan Depati VII yang menginginkan terjadinya pemekaran
kecamatan. Alasan lain pemekaran kecamatan di Kecamatan Depati VII terjadi karena adanya
tuntutan dan keluhan dari masyarakat yang disampaikan
kepada kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat di desa masing-masing.
Sebelumnya masyarakat Kecamatan Depati VII ini
tergabung dalam Kecamatan Air hangat.
Kecamatan Air Hangat, terlalu luas cakupan
wilayah kerjanya sehingga ada beberapa masyarakat merasa terabaikan karena begitu banyak yang
mengantri untuk mengurus keperluannya ke kantor kecamatan.
Terabaikan disini misalnya ada sebagian masyarakat yang sudah mengantri
lama menunggu begitu sampai gilirannya
pegawai sudah istarahat atau sibuk mengerjakan berkasberkas lain sehingga
kepentingan masyarakat yang sudah mengantri tadi terabaikan dan harus kembali datang esok harinya. Selain itu, ada
beberapa masyarakat desa yang mengeluhkan terlalu jauhnya jarak desa mereka ke kantor kecamatan
dan hal itu terkadang membuat mereka malas atau kurang bersemangat berurusan kekantor
kecamatan karena belum tentu sampai disana urusan mereka dapat diselesaiakan saat itu juga
(Wirnadi, 17 Juli 2009/17.20 WIB) Namun tidak hanya itu saja yang menjadi
alasan pemekaran kecanatan ini dirasa perlu.
Selain menginginkan adanya perbaikan
peningkatan efektifitas pelayanan publik masyarakat juga berharap pemekaran kecamatan ini juga dapat
mempermudah penyaluran dana pembangunan walaupun
dana yang diberikan tidak terlalu besar. Sebelumnya dana pembangunan sering di fokuskan ke ibu kota kecamatan saja dan
desa-desa di sekitar ibu kota kecamatan sehingga timbul kecemburuan sosial pada masyarakat di
desa-desa lainnya. (Azmal, 20 Januari 2009/11.30 WIB) Berlakunya Undang-Undang
Otonomi membuka kesempatan kepada setiap daerah untuk mengembangkan daerahnya dan mendapatkan hak
otonom seperti membentuk provinsi baru, kabupaten
atau kota baru, membentuk kecamatan baru dengan melepaskan diri dari provinsi, kabupaten, atau kecamatan induknya. Salah
satu contohnya yaitu adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Kerinci yang semula berjumlah 9
(sembilan) kecamatan setelah adanya pemekaran menjadi 12
(tujuh belas) kecamatan. Banyak kalangan meragukan apakah dengan adanya otonomi daerah maka dengan sendirinya
pemerintahan daerah akan memberikan layanan yang baik atau malah sebaliknya.
Efektifitas merupakan unsur pokok dalam
aktivitas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan dengan
pencapaian sasaran dan tujuan yang akan dicapai.
Secara sederhana efektifitas dapat diartikan sebagai bentuk penyelesaian yang
telah ditentukan sebelumnya. Agar
organisasi tetap dihargai keberadaannya karena efektifitas pelayanan publiknya yang sangat baik, maka
organisasi tersebut harus memperhatikan kedudukan tugas dan fungsi organisasi dalam menghadapi
lingkungan yang cenderung berubah-ubah.
Pelayanan publik menjadi semakin penting
karena senantiasa berhubungan dengan khalayak
masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragaman kepentingan dan tujuan. Salah
satu dari filosofi otonomi daerah
sebenarnya adalah semakin mendekatkan pelayanan yang baik dan lebih efektif kepada masyarakat. (Tjandra dkk,
2005:2) Jika tingkat kekecewaan
masyarakat pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh birokrasi masih relatif tinggi, maka hal
ini akan menunjukkan bahwasanya kinerja pelayanan aparat birokrasi belum sepenuhnya mampu
mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas, responsivitas, dan efisiensi pelayanan.
Karena hal-hal tersebut diatas, penulis merasa
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai
“Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Efektifitas Pelayanan Publik” dengan mengambil studi kasus pada Kecamatan Depati
VII Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
I.2.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,
maka yang menjadi pokok permasalahan
dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Efektifitas Pelayanan Publik Pada
Kantor Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi”.
I.3. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui adakah pengaruh pemekaran
kecamatan terhadap efektifitas pelayanan publik.
2.
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemekaran kecamatan terhadap
efektifitas pelayanan publik di Kantor
Kecamatan Depati VII.
3.
Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemekaran kecamatan terhadap
pelayanan publik di Kecamatan Depati VII.
I.4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang
diharapkan dari penelitian ini adalah: 1.
Bagi penulis bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan
berfikir dalam menganalisa permasalahan
tentang efektifitas pelayanan publik.
2. Bagi
Pemerintah Kecamatan Depati VII dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan publik.
3. Bagi
FISIP- bermanfaat dalam memperkaya bahan refrensi ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara khsnya dan Ilmu Sosial
pada umumnya.
I.5.Kerangka
Teori Kerangka teori diperlukan untuk memudahkan penelitian, sebab ia merupakan
pedoman berfikir bagi peneliti. Oleh
karena itu, seorang peneliti harus terlebih dahulu menyn suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk
menggambarkan dari sudut mana ia menyoroti masalah yang dipilihnya. Selanjutnya, menurut
Singarimbun dan Effendi (1989: 37), teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi,
defenisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara
merumuskan hubungan antar konsep.
Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka
teorinya adalah: I.5.1. Otonomi Daerah I.5.1.1. Pengertian dan Kedudukan
Otonomi Daerah Istilah otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu autos
(sendiri), dan nomos (peraturan) atau
undang-undang. Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan sendiri atau
undangundang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintah sendiri
(Salam, 2004:88).
Contoh Skripsi Public Administration:Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Efektifitas Pelayanan PublikDownloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
0 komentar:
Posting Komentar