Contoh Skripsi Public Administration:Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Pembangunan Daerah

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Indonesia, sebagai kelompok negara berkembang pada umumnya melakukan dan sedang di dalam proses perubahan-perubahan sosial yang besar. Proses atau usaha-usaha perubahan sosial tersebut dapat berarti suatu proses dan usaha pembangunan. Pada pokoknya suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan atau kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik dan lebih diinginkan. Artinya ada perubahan dari yang ada sekarang dengan segala kekurangannya menjadi lebih baik, minimal ada progress dari kondisi yang sekarang ini. Prinsip pokok pembangunan mengacu kepada kondisi dari rakyat yang hendak atau sedang dibangun. Perubahan-perubahan dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh tersebut, dapat dikembangkan secara sadar oleh pemerintah, yang sebaiknya pula mewakili kekuatan-kekuatan pembaharuan di dalam masyarakat. Hal ini sudah pasti sudah sesuai dengan paradigma yang diinginkan yaitu paradigma pembangunan yang partisipatif yang lebih mengarah kepada aspirasi dari akar rumput. Akan tetapi pada akhirnya supaya perubahan-perubahan itu mempunyai kemampuan berkembang yang dinamis, perlulah diperhatikan agar Indikator Pembangunan Daerah. Ovalhanif.wordpress.com/2009/04/21/indikatir-pembangunn daerah/. Diakses pada tanggal 26 November 2010, Jam 11:11 WIB proses tersebut didukung dan dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pembaharuan dan pembangunan yang timbul dan bergerak di dalam masyarakat bangsa itu sendiri. Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan yang dilaksanakan secara sinergis. Dalam Pembangunan Nasional, orientasinya diarahkan kepada kepentingan rakyat banyak, dan pada umumnya rakyat Indonesia lebih banyak bermukim di daerah pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional mempunyai arti yang strategis. Dengan pembangunan ini akan meningkatkan taraf hidup dan kualitas masyarakat desa sebagai sumber kekuatan dalam melaksanakan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Sudah menjadi tekad dan kesepakatan seluruh bangsa bahwa pembangunan nasional di semua aspek kehidupan sebagai perwujudan perjuangan bangsa harus dilaksankan dalam konteks negara yang didasarkan ideologi Pancasila dan diatur dalam tata kehidupan masyarakat menurut UUD 1945. Keberhasilan pembangunan desa berarti meningkatkan pemerataan tingkat kesejahteraan yang hasil-hasilnya akan menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Desa secara keseluruhan merupakan basis Ketahanan Nasional bagi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disadari bahwa pembangunan pedesaan telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek http://www.tniad.mil.id/1berita.php?pil=25&dn=20100105174040. Diakses pada tanggal 23 Desember 2010 jam 12:19 WIB pembangunan. Pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang lebih efektif dan kokoh. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri merupakan hasil semangat Kemanunggalan TNI dan Rakyat. Kemanunggalan TNI dan rakyat sudah berlangsung sejak pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang merupakan cikal bakal TNI, tetapi secara konkrit adalah pada saat dilancarkan perang rakyat semesta yang digelar TNI selama agresi militer II pada tahun 1949. Saat Perang Kemerdekaan (1945–1949), anggota TNI selalu bahu-membahu dengan rakyat, baik untuk kepentingan kemiliteran (tempur) maupun untuk kesejahteraan. Dalam kondisi pertempuran, rakyat yang mendukung TNI dalam urusan logistik. Ketika pertempuran mereda, giliran anggota TNI yang membantu rakyat dalam perbaikan infrastruktur. Dihadapkan dengan dinamika perkembangan lingkungan dewasa ini yang sarat dengan perubahan yang signifikan, TNI dituntut untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, namun tidak boleh bergeser dari jati diri TNI dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. TNI adalah Tentara Rakyat, demikian juga TNI-AD yang menjadi salah satu komponen TNI adalah Tentara Rakyat. Untuk itu TNI-AD harus selalu berada bersama rakyat, memperhatikan dan melindungi rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat dalam upaya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Tercermin di sini bahwa suatu keharusan TNI-AD selalu berada di tengah-tengah rakyat dan tidak memisahkan diri dari rakyat, hal ini harus selalu diupayakan pembinaannya melalui program-program yang menjadikan TNI-AD tidak terpisah dari rakyat. TNI lahir dan tumbuh bersama-sama rakyat yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Oleh karena itu TNI yang merupakan salah satu komponen nasional dalam keadaan bagaimanapun dituntut mampu menjamin tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan mengamankan penyelenggaraan pembangunan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional secara bertingkat, dan berlanjut. Dalam UU TNI No. 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) tentang tugas pokok TNI disebutkan bahwa: Sebagai sebuah institusi, TNI mempunyai sumber daya dan kapasitas. Kapasitas TNI sebagai komoditas pertahanan negara sudah banyak dibahas. TNI sebagai pertahanan negara ternyata mempunyai peran terhadap pembangunan Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang yang salah satunya adalah membantu tugas pemerintah daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 14 disebutkan beberapa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain perencanaan dan pengendalian pembangunan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan penyediaan sarana dan prasarana. nasional. Bentuk dari peran TNI tersebut dapat dilihat dari Bhakti TNI. Bhakti TNI adalah pendayagunaan kemampuan TNI terhadap objek yang bersifat fisik material maupun mental spiritual dalam rangka menunjang pembangunan negara dan bangsa, tanpa mengabaikan kewaspadaan dan kesiapan nasional. Kegiatan bhakti TNI yang dilaksanakan oleh prajurit dan satuan TNI, bersifat membantu, terintegrasi dan selalu terarah pada usaha penyuksesan program pembangunan pemerintah pusat dan daerah didukung oleh seluruh Departemen, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Optimalisasi peran TNI sama sekali bukan bentuk ekspansi TNI seperti dimasa lalu untuk mencampuri atau mengambil alih peran dan tugas pokok institusi lain. Optimalisasi peran TNI semata-mata panggilan moral atau peran fungsi TNI untuk menunaikan tugas perbantuan TNI kepada institusi atau lembaga lain seperti pemerintah daerah apabila diperlukan sesuai dengan batas kemampuan TNI. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan partisipasi aktif dan kontribusi nyata TNI dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pokok yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat, membantu menegakkan disiplin, tata tertib dan hukum serta membantu meningkatkan citra bangsa Indonesia dimata dunia melalui kerjasama Internasional dibawah naungan bendera PBB. Contoh Skripsi Public Administration:Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Pembangunan DaerahDownloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini

Download PDF

Share

& Comment

Tweet