A.
Latar Belakang Masalah Setiap perusahaan secara umum didirikan tentunya
memiliki tujuan untuk memperoleh laba.
Laba yang diperoleh berasal dari pemanfaatan sumber daya yang ada di perusahaan secara maksimal sehingga
laba yang diharapkan untuk diperoleh juga
maksimal. Keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari tingkat pencapaian tujuan perusahaan.
Oleh karena itu, perusahaan akan selalu mengusahakan agar jumlah laba yang diperoleh terus meningkat dari
tahun-ketahun merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah perusahaan. Kemampuan
perusahaan dalam menciptakan laba tersebut
juga menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Dengan cara pandang yang demikian maka menuntut perusahaan untuk
selalu melakukan inovasi-inovasi terbaru
untuk menghadapi persaingan dunia usaha terkini.
Dunia usaha yang semakin
berkembang dengan pesatnya pada setiap perusahaan baik yang bergerak dibidang jasa, perdagangan
maupun manufaktur selalu berhadapan
dengan masalah pengelolaan perusahaan dan pengawasan harta bendanya. Agar perusahaan dapat bertahan dan
berkembang dengan baik diperlukan upaya
penyelamatan dan penyempurnaan yang meliputi produktivitas, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan perusahaan.
Seiring dengan semakin berkembangnya perusahaan,
maka kegiatan dan masalah yang dihadapi perusahaan akan semakin kompleks sehingga semakin sulit untuk
mengawasi seluruh kegiatan dan operasi perusahaan,
dimana semakin besar kemungkinan untuk terjadinya penyimpanganpenyimpangan,
pemborosan, serta kecurangan. Masalah-masalah internal yang muncul dalam organisasi sebagian merupakan
tanda bahwa fungsi di dalam lembaga tidak
dilaksanakan secara taat dan konsisten, dampaknya tata kelola perusahaan tidak dilaksanakan secara sehat. Mengatasi hal ini,
salah satu fungsi yang harus diberdayakan
secara konsisten adalah fungsi
pengawasan yang dapat memicu terlaksananya
pengendalian risiko manajemen, sistem pengendalian, dan penataan manajemen yang sehat untuk mendorong
kesinambungan dan kelangsungan hidup usaha.
Dalam pelaksanaan pengendalian
dapat dilakukan secara langsung oleh anggota perusahaan dan dapat pula dilakukan oleh suatu
departemen audit internal. Pihak manajemen
dapat membentuk suatu departemen audit intern yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan penilaian
terhadap pengendalian intern perusahaan.
Struktur pengendalian intern dimaksudkan untuk melindungi harta milik perusahaan, menilai kecermatan dan keandalan
data akuntansi, meningkatkan efisiensi
usaha dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang telah di gariskan. Audit internal modern menyediakan
jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan dan
penilaian kontrol, kinerja, resiko, dan tata kelola(governance) perusahaan
publik maupun privat. Audit
internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk
mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan resiko, pengendalian dan proses governance. Peran audit internal akan semakin dapat diandalkan
dalam mengembangkan dan menjaga efektivitas sistem pengendalian internal,
pengelolaan resiko dan Good Corporate Governance
guna menopang terwujudnya suatu perusahaan yang sehat. Suatu mekanisme dalam sistem pengendalian internal
merupakan salah satu sarana utama untuk
dapat memastikan bahwa pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance. Perubahan yang terjadi pada lingkungan
bisnis dan era globalisasi menuntut dikembangkannya suatu sistem dan paradigma baru dalam pengelolaan bisnis dan
industri. Good Corporate Governance (GCG) atau yang lebih umum dikenal dengan
tata kelola perusahaan yang baik muncul
sebagai satu pilihan yang bukan saja menjadi formalitas, namun suatu sistem nilai dan best practices yang sangat
fundamental bagi peningkatan nilai perusahaan.
Secara teoritis, praktek GCG
dapat meningkatkan nilai (value) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi
resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan
dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya
corporate governance dapat
meningkatkan kepercayaan investor.
Corporate governance akhir-akhir ini menjadi perhatian publik, terutama
karena sumbangannya yang jelas terhadap
kesehatan perusahaan dan masyarakat secara umum. Corporate Governance merupakan suatu
sistem bagaimana suatu organisasi dikelola
dan dikendalikan.
Bank, BUMN, dan perusahaan publik
yang terdaftar di bursa saham, sebagai tulang
punggung perekonomian nasional diharapkan menjadi teladan dalam menerapkan corporate governance yang efektif.
Penerapan corporate governance yang efektif pada Bank, BUMN, dan perusahaan
publik memberikan gambaran kondisi
perekonomian, serta menghindari terjadinya krisis dan kegagalan serupa di masa depan. Beberapa bentuk implementasi GCG
antara lain adalah sistem pengendalian
internal (internal control system), pengelolaan resiko, dan etika bisnis yang dituangkan dalam pedoman perilaku
perusahaan.
Berdasarkan keputusan Menteri
BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31
Juli 2002 tentang penerapan praktek Good CorporateGovernance (GCG) pada BUMN, seluruh BUMN diwajibkan untuk
menerapkan GCG secara konsisten dan
menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya. BUMN sebagai salah satu ujung tombak roda perekonomian negara, memang
dituntut mengambil langkah komprehensif
terhadap aset-asetnya agar dapat menghasilkan profit berbentuk pemasukan kas sehingga memiliki nilai tambah
(value added). PT Perkebunan Nusantara III (Persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN yang wilayah kerjanya menyebar di Propinsi Sumatera
Utara dan memiliki banyak pihak yang
berkepentingan terhadap perusahaan yang dikenal sebagai stakeholders perusahaan. Hal ini membuat
manajemen PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyadari pentingnya pengendalian internal
(internal control) yang efektif guna
membantu perusahaan dalam peningkatan kinerja, mencegah kecurangan dan penyajian laporan keuangan yang dapat
diandalkan, serta mendorong keberhasilan penerapan GCG.
Pentingnya pengendalian internal
dan adanya Satuan Pengawasan Internal (SPI) diatur dalam SK Menteri BUMN Nomor
kep-117/M-MBU/2002. Pada Pasal 11 dinyatakan
bahwa “direksi harus menetapkan suatu Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan
aset BUMN” dan UU BUMN Nomor 19 Tahun
2003 tanggal 19 Juni 2003 juga telah mewajibkan BUMN untuk membentuk unit pengendalian internal.
Keberadaan fungsi SPI dalam PTPerkebunan Nusantara
III (Persero) menjamin efektivitas pengendalian internal dan
merupakan mitra strategis dalam
penyempurnaan kegiatan pengelolaan perusahaan serta mendorong proses governance. Oleh karena
itu diperlukan keseimbangan dalam rangka
pemenuhan kepentingan menerapkan prinsip-prinsip GCG. Satuan Pengawasan Intern sebagai departemen audit
internal perusahaan memiliki peranan penting
dalam mewujudkan penerapan praktek GCG.
Berdasarkan uraian di atas, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Peranan Audit Internal
terhadap Penerapan Good Corporate Governance
(GCG) pada PTPerkebunan Nusantara III (Persero) ”.
0 komentar:
Posting Komentar