BAB I Latar Belakang
A. Latar Belakang Indonesia
sebagai suatu negara yang sedang berkembang, sejak tahun 1969 dengan giat melaksanakan pembangunan secara berencana
dan bertahap, tanpa mengabaikan usaha pemerataan
dan kestabilan. Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya Pertumbuhan Ekonomi yang cukup tinggi, yang pada akhirnya
memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf
hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia mengalami perubahan yang fluktuatif
dari tahun ke tahun.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
di Indonesia menunjukkan perkembangan yang
positif dari tahun 1999-2007. Pada tahun 1998 menunjukkan penurunan Pertumbuhan
Ekonomi yaitu -13,12%, hal ini
disebabkan karena krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, yang berlanjut menjadi
krisis multidimensi, sehingga membawa dampak
pada Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, kemudian pada tahun-tahun berikutnya perekonomian nasional Indonesia mengalami
pemulihan, meskipun jika dibandingkan dengan
negara-negara Asia lainnya yang mengalami krisis serupa, proses pemulihan ekonomi di Indonesia sedikit lebih lambat.
Memasuki tahun 2000, perekonomian
di Indonesia diwarnai oleh optimisme yang cukup tinggi. Hal ini antara lain ditandai
dengan menguatnya nilai tukar rupiah sejalan dengan penurunan inflasi dan tingkat suku
bunga pada sektor riil. Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2000 sebesar 4,92% lebih tinggi
dari perkiraan awal tahun oleh Bank Indonesia sebesar 3,0% sampai dengan 4,0%. Pada tahun
2002 semakin membaik dibandingkan dengan sebesar 3,0% sampai dengan 4,0%. Pada tahun
2002 semakin membaik dibandingkan dengan
tahun 2001, berdasarkan perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 1993, laju
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2002 adalah sebesar 3,66% dan laju Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia tahun 2001 sebesar 3,45%. Pada tahun 2003 Pertumbuhan Ekonomi adalah 4,10%
nampak ada sedikit peningkatan bila dibandingkan
tahun sebelumnya yang hanya 3,66%. Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2004 yang ditunjukkan oleh PDB harga konstan
2000 nampak ada peningkatan yaitu sekitar 5,13% bila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yaitu 4,10%. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2005 nampak ada peningkatan yaitu
sekitar 5,60% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 5,13%. Pertumbuhan Ekonomi
tahun 2006 nampak ada penurunan yaitu sekitar
5,30% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan sekitar 6,30% jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yaitu 5,30% (BPS, 2007 dan Laporan
Bank Indonesia, 2007) Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang membaik
dan lebih stabil selama sebelum dan
sesudah adanya otonomi daerah sebagaimana tercermin pada Pertumbuhan Ekonomi yang terus meningkat,
meskipun ada sedikit penurunan untuk tahun 2006 terjadi penurunan sebesar 30% jika
dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2005. Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi masih
belum memadai untuk menyerap tambahan angkatan
kerja sehingga jumlah pengangguran masih mengalami kenaikan. Aktivitas perdagangan dunia yang masih lesu
mengakibatkan pertumbuhan volume ekspor Indonesia, khsnya komoditas nonmigas relatif rendah.
Perkembangan perekonomian yang dicapai saat
ini, Indonesia masih harus menghadapi permasalahan yang dialami oleh negara
lain, khsnya negara sedang berkembang
yang sedang melaksanakan pembangunan.
Pembangunan tersebut tentunya
memerlukan dana dalam jumlah yang besar.
Otonomi daerah yang diterapkan di
Indonesia hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Otonomi
daerah ini selaras dengan diberlakukannya Undang-undang (UU) No.32 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan Kemandirian Daerah sehingga daerah bebas untuk
mengatur dirinya tanpa ada campur tangan
Pemerintah Pusat. Saat ini otonomi daerah memang sudah berjalan di tiap
kabupaten dan kota di Indonesia.
Realitas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari Pemerintah Pusat di
dalam mengatur rumah tangga daerah, yang ditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang
lebih besar kepada Dana Alokasi Umum (DAU)
dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendanai Belanja Daerah (Senja dalam Mutiara, 2008). Hal ini merupakan
fenomena umum yang terjadi di semua negara
terlepas dari sistem pemerintahannya yaitu hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Senja dalam Mutiara, 2008).
Dominannya peran transfer relatif
terhadap PAD dalam membiayai belanja pemerintah
daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi pemerintahan terhadap aliran transfer itu sendiri.
Bukti-bukti empiris secara internasional menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan pada transfer
ternyata berhubungan negatif terhadap pemerintahan
(Senja dalam Mutiara, 2008). Dana transfer dari Pemerintah Pusat seharusnya digunakan secara efektif dan efisien oleh
Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya
kepada masyarakat (Senja dalam Mutiara, 2008).
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia
menemukan beberapa kasus yaitu bahwa PAD
hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi 20%.
Kenyataan tersebut terjadi baik
pada era sebelum maupun sesudah otonomi daerah yang terus berkembang (Senja dalam Mutiara, 2008).
adalah salah satu provinsi yang menyumbangkan
pajak dari sektor perkebunan yang
terbesar di Indonesia selain Provinsi Riau tentunya. Provinsi Sumatera Utara pun dalam beberapa tahun belakangan ini
telah memekarkan daerahnya menjadi beberapa
kabupaten baru seperti Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Phakpak Barat, yang menunjukkan
bahwa di masih terdapat potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang
masih dapat dikembangkan lagi. Beberapa daerah
itu sedang berada dalam tahap pengembangan daerah, dan hal ini amat nampak dari
perkembangan Kabupaten Serdang Bedagai
yang menunjukkan perkembangan yang paling menonjol dibandingkan dengan daerah pemekaran
lainnya.
Penelitian ini dilakukan karena
adanya ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketidakkonsistenan ini nampak
dari penelitian yang dilakukan oleh Anita Rokhmawati (2009). Penelitian yang dilakukan oleh Anita
Rokhmawati ini ingin melihat pengaruh antara Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah.
Hasil penelitian ini menyebutkan
bahwa terdapat pengaruh positif secara langsung antara Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah, serta berhasil menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga memiliki
pengaruh positif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, hasil
penelitian yang dilakukan oleh Anita Rokhmawati
(2009) ini memiliki hasil yang cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardi Hamzah (2009). Dalam
peneltian yang dilakukan oleh Ardi Hamzah (2009), peneliti ingin melihat pengaruh antara
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan,
dan Belanja Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran. Hasil penelitian ini menyebutkan
bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
Pertumbuhan Ekonomi.
0 komentar:
Posting Komentar