BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998
menjadikan Indonesia menjadi negara yang
lebih terbuka akan adanya perubahan-perubahan, khcontoh skripsi Public
Administrationsnya dalam hal
pemerintahan. Sistem pemerintahan yang pada masa orde baru serba sentralistik kemudian perlahan mulai berubah
menjadi lebih dekat dengan rakyat.
Hal ini disebabkan karena sejak tahun 1998
otonomi daerah mulai digalakkan dengan
keluarnya Undang-undang No. 25 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah, pembangunan
merupakan salah satu urusan wajib yang
menjadi kewenangan daerah. Daerah diberi
otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut kemampuan dan
kreativitas daerah berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan otonomi, daerah
dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah sehingga hasil pembangunan
dapat lebih diterima oleh masyarakat.
Selain itu, daerah dengan sendirinya akan
mengalami proses pemberdayaan serta kemandirian
daerah akan terbangun secara signifikan.
Dengan adanya Undang-Undang dan
peraturan-peraturan tersebut diharapkan penyelenggaraan pemerintah dapat
berjalan dengan lebih cepat, efektif dan
efisien. Salah satu wujud
penyelenggaraan pemerintahan itu adalah pelaksanaan pembangunan. Tahapan yang paling
awal dan paling vital dalam Contoh
skripsi Public Administration pembangunan adalah tahap perencanaan. Perencanaan sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang akan
dilaksanakan dalam suatu negara. Dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan daerah, discontoh
skripsi Public Administrationn perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu bentuk
kesatuan sistem perencanaan nasional.
Hal ini juga terdapat pada Undang-Undang No.
25 tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan
Nasional pasal 33, yaitu: 1. Kepala daerah menyelenggarakan dan
bertanggung jawab atas perencanaan
pembangunan daerah di daerahnya.
2.
Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan, Kepala Daerah dibantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda).
3.
Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.
4.
Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan antar Kabupaten/Kota.
Perencanaan adalah awal dari seluruh rangkaian
kegiatan untuk pencapaian tujuan
tertentu. Dalam arti luas, perencanaan tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk
mencapai suatu tujuan tertentu. Waterson dalam Bintoro Tjokroamidjojo (1985:12) mengatakan bahwa perencanaan adalah
“melihat ke depan dengan mengambil
alternative dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan dengan terus mengikuti pelaksanaannya agar tidak
menyimpang dari tujuannya.
Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari
perencanaan adalah agar kesejahteraan
dapat terpenuhi, karena kesejahteraan merupakan harapan dari Contoh skripsi Public Administration semua
masyarakat. Kesejahteraan ditentukan oleh seberapa jauh seseorang dapat memperoleh barang/jasa dan fasilitas publik
yang dibutuhkan. Penyediaan barang dan
jasa tersebut sebagian besar disediakan oleh negara. Peran negara dalam hal ini kemudian diselenggarakan pemerintah dalam
bentuk pembangunan.
Selain perencanaan yang matang, keberhasilan
pelaksanaan pembangunan masyarakat
(Community development) juga sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus
mampu menciptakan sinergi.
Tanpa melibatkan masyarakat pemerintah tidak
akan dapat mencapai hasil pembangunan
secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produkproduk baru yang kurang
berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula
sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari
pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan
permasalahan baru. Selain memerlukan keterlibatan
masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan
dan efektif dari segala hasil.
Pemilihan strategi pembangunan ini penting
karena akan menentukan dimana peran
pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.
Salah satu persoalan mendasar kehidupan
bernegara dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun dan menciptakan mekanisme
pemerintahan yang dapat mengemban
misinya untuk mewujudkan tujuan pemerintahan yaitu mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan.
Untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat tersebut pemerintah harus melaksanakan pembangunan.
Contoh skripsi Public Administration Terdapat
dua hal yang harus dilaksanakan pemerintahan, Pertama: perlu aspiratif terhadap
aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitive. Kedua: Pemerintah pelu melibatkan
segenap kemauan dan kemampuan yang
dimiliki oleh masyarakat daam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat
sebagai subjek pembangunan, bukan hanya
sebagai objek pembangunan.
Perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya
harus berorientasi ke bawah dan
melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di
tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah
makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat
memberdayakan dan memenuhi kebutuhan
rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku
utama dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan
dipersiapkan untuk dapat merumuskan
sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang
telah diprogramkan, menikmati produk
yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Paradigma pembangunan yang
sekarang menempatkan masyarakat sebagai
pelaku utama pembangunan. Artinya,
pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan
sebagai fasilitator dan katalisator dari
dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk
terlibat dalam memberikan masukan dan mengabil keputusan, dalam rangka
memenuhi hak-hak dasarnya, Secara
historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh
sebelum negara ini terbentuk. Struktur Contoh
skripsi Public Administration sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain
sebagainya telah menjadi institusi sosial
yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-contoh skripsi
Public Administrationl dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan
pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya
mempercepat pembangunan ekonomi daerah
yang efektif dan kokoh.
Sebagaimana dengan berlakunya UU No.32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
ditindaklanjuti dengan peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Desa memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-contoh skripsi Public
Administrationl Desa, kewenangan yang
diserahkan kabupaten dan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi, Pemerintah pusat serta urusan Pemerintahan
lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada Desa.
Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral
dari pembangunan Nasional, yakni usaha
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan
secara berkelanjutan berlandaskan pada
potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian
tujuan pembangunan yaitu mewujudkan
kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.
Contoh skripsi Public Administration Jumlah desa seluruhnya di Indonesia
Berdasarkan data Statistik BPS 2012, terdapat
79.075 kelurahan/desa di Indonesia. Jumlah penduduk desa relatif sedikit dan tersebar di beberapa wilayah yang sangat luas. Dalam melaksanakan pembangunan di daerah pedesaan menghadapi
hambatan dan kendala yang tidak ringan
dilihat dari aspek geografis, topografis, demografis, ketersediaan sarana dan prasarana, kelemahan dalam akses terhadap
modal dan informasi pasar, kemampuan
sumber daya manusia (SDM) yang lemah, kemampuan kelembagaan pedesaan yang masih lemah dan masih banyak
kelemahan operasional dan fungsional
lainnya. Memperhatikan berbagai kendala serta hambatan-hambatan di atas, salah satu upaya yang dianggap penting
adalah mendorong, meningkatkan, mengembangkan
dan mengaktualisasikan kekuatan dan kemampuan yang bersumber dari dalam masyarakat pedesaan itu
sendiri yang tidak lain adalah “partisipasi
masyarakat”.
Kegiatan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan meliputi identifikasi potensi,
permasalahan yang dihadapi masyarakat, penycontoh skripsi Public Administrationnan
program-program pembangunan yang
benar-benar dibutuhkan masyarakat, implementasi program dan pengawasannya. Partisipasi masyarakat
dalam pembangunan yang diarahkan dan
dilakukan dalam lingkungan masyarakat pedesaan setempat berarti orientasi pembangunan adalah ke dalam karena anggota
masyarakat dianggap pihak yang paling
mengetahui potensi dan kondisi masyarakatnya.
Dalam masyarakat desa, perencanaan
partisipatif merupakan sebuah instrument
yang sangat penting, sebab merupakan salah satu dari serangkaian perjalanan pembangunan yang sangat menentukan
bagi keberhasilan proses pembangunan
desa. Desa sebenarnya memiliki posisi yang strategis dalam Contoh skripsi Public Administration gemuruh
pembangunan dan politik pemerintahan di seluruh tanah air. Dari sisi penduduk, desa merupakan basis mayoritas
penduduk, atau dengan kata lain sebagian
besar penduduk di negeri ini menetap di desa. Hal ini memungkinkan desa menjadi penyedia tenaga kerja terbesar
dan di sisi lain desa menjadi basis massa
yang kerap di mobilisasi demi kepentingan politik. Dari sumber daya alam, desa merupakan pensuplai utama sumber bahan
makanan penduduk ke kota-kota besar.
Oleh karena itu, pada fase ini sudah selayaknya perencanaan pembangunan di desa merupakan sebuah hasil proses
musyawarah yang senantiasa memperhatikan
aspirasi masyrakat secara utuh sehingga pelaksanaan pembangunan di desa benar-benar dapat
dirasakan oleh masyarakat serta berjalan secara efektif dan efisien.
Namun demikian, terkait dengan proses
pembangunan desa, belum terlihat secara
utuh implementasi perencanaan partisipatif yang menjadi amanat baik yuridis maupun sosiologis dari pelaksanaan
otonomi daerah. Secara umum dapat ditemukan
bahwa selama ini partisipasi masyarakat
desa relative lemah, baik dalam
proses pembuatan kebijakan lokal desa maupun untuk mengatur aktivitasnya sendiri. Hal ini tidak hanya
disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas
tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga terletak pada ketertutupan mekanisme politik bagi keterlibatan warga
negara dalam menuntut akuntabilitas dan
keterbukaan.
Jika dilihat kebelakang, pola perencanaan
berjenjang dari bawah ke atas (bottom
up) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa bisa di dengar.
Kita mengenal proses Musrenbangdes (Musyawarah perencanaan pembangunan desa), dilanjutkan dengan
musrenbang tingkat kecamatan, lalu Contoh
skripsi Public Administration diikuti rapat koordinasi pembangunan di tingkat
kabupaten hingga provinsi.
Keteribatan masyarakat desa dalam perencanaan
tersebut selesai di tingkat kecamatan,
sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan. Misalnya partisipasi
masyarakat selaku penerima manfaat sangat
lemah, hasil berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah (desa) kadang tidak di gubris oleh pemerintah yang
lebih tinggi, mekanisme perencanaan muai
dari musbangdes hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan
partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi
proses birokratis yang sangat panjang dan lama sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian kapan kebutuhannya
akan terwujud. Bila demikian adanya,
maka realita ini tentu saja dapat menghambat jalannya implementasi perencanaan partisipatif.
Desa Pakkat Hauagong merupakan salah satu desa
yang berada di kecamatan Pakkat
Kabupaten Humbang Hasundutan. Dengan demikian desa ini merupakan ibukota dari Kecamatan Pakkat.
Dengan jumlah penduduk sebanyak 4.209
jiwa. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani yang berorientasi pada petani persawahan dan perladangan. Dari
segi potensi alam, desa Pakkat Hauagong
memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti padi, kayu, rotan, kelapa sawit, durian, coklat, dan lain-lain.
0 komentar:
Posting Komentar