BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Semua negara di dunia membutuhkan lembaga yang
bertugas untuk menyelenggarakan keamanan
dan ketertiban umum. Indonesia memiliki lembaga yang bertugas untuk menjalankan fungsi
tersebut yaitu Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri). Polri merupakan suatu lembaga yang mendapatkan tugas dan wewenangnya berdasarkan sistem
ketatanegaraanIndonesia untuk menjaga
keamanan negara dan menegakkan hukum yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Syafrika &
Suyasa, 2004).Polri sebagai institusi, pengayomdan penegak hukum harus mampu berinteraksi dan berinterelasi dengan
lingkungan sosialnya. Kleden (2001) menganggap
polisi sebagai the strong hand of the societydan the soft hand of society. Polisi menghadapi dilema dalam
menerapkan kedua peran tersebut.Sebagai penegak hukum, polisi harus selalu
teratur dalam berbagai situasi dan dalam
mengendalikan berbagai tingkah laku manusia. Meskipun polisi melaksanakan tugasnya dengan adil, baik, dan
diplomatis pekerjaan mereka tetaplah
bukan tugas yang mudah (Sullivan, 1977).Direktur utama ACLU, Ira Glasser (dalam
Amaranto, 2003) menyatakan bahwa polisi
adalah pekerjaan yang mencakup banyak aspek, sulit, berbahaya, dan stressfull.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Hans Seyle (dalam Haines, 2003) yang menyatakan bahwa polisi adalah pekerjaan
yang paling menyebabkan stres di
Amerika, bahkan lebih stres daripada petugas pengawas lalu lintas udara. Pernyataan-pernyataan di atas sesuai dengan
hasil penelitian McShane dan Glinow
(2003) yang menyatakan bahwa polisi adalah salah satu dari beberapa pekerjaan yang digolongkan memiliki tingkat
stres yang lebih tinggi daripada pekerjaan-pekerjaan
lainnya, seperti: akuntan, artis, manajer rumah sakit, kepala sekolah, dan lain-lain. Hal ini tampak dari
gambar berikut: Sumber: McShane &
Glinow (2003) Gambar 1.Stressors In
Occupations Menurut Berg dkk (dalam
Nuzulia, 2005), pekerjaan polisi tidak saja merupakan pekerjaan yang membuat stres, tetapi
juga, karakteristik pada stres yang
dialami oleh polisi berbeda dengan pekerjaan lain. Beberapa hal yang menyebabkan stres pada polisi adalah
pimpinannya, waktu kerja yang padat yang menyebabkan kurangnya waktu dengan keluarga,
teman sekerja, dan warga masyarakat.
Haines (2003) menyatakan beberapa faktor lain yang turut berperan sebagai penyebab stres pada polisi yaitugaji
yang rendah, waktu tidur yang tidak teratur,
dan konflik dengan keluarga dan teman.Accountant Artist Auto
mechanic Forester Hospital manager Physician Psychologist School principal
Police officer Telephone operator U.S.president Waiter/ waitress High – stress occupations Medium – stress occupations Low – stress occupations Demikian pula Kunarto (2001), seorang
punawirawan Polri dalam bukunya Perilaku
Organisasi POLRI, menyatakan bahwa terdapat 9 (sembilan) penyebab stres pada polisi, yaitu: 1.
Beban kerja berlebihan.2. Tekanan/desakan
waktu.3. Kualitas pelaksana yang buruk.4. Iklim politik yang tidak baik.5. Wewenang yang tidak memadai.6. Konflik berkepanjangan.7. Perbedaan nilai tugas antara pimpinan dan
bawahan.8. Perubahan-perubahan
organisasi yang tak lazim seperti PHK.9.
Frustrasi.Selain hal-hal tersebut di atas, Meliala (2001) menyatakan
bahwa polisi juga mendapat tekanan dari
masyarakat sipil. Kegusaran masyarakat, konon semakin dirasakan oleh polisi di banyak negara
Barat maupun di Indonesia sebagai
momokyang menghantui polisi. Para polisi mendapat kritikan ketika ingin menetapkan proses peradilan yang cepat.
Sebaliknya, ketika ingin menerapkan peradilan
yang tuntas dan optimal (lambat), mereka juga akan mendapat kritikan.Menurut
Meliala (2001), hal ini ada kaitannya dengan sikap tanggung gugat (accountability) yang cenderung meningkat di
kalangan polisi. Tanggung gugat merujuk
pada kesediaan bertanggung jawab atas sesuatu yang secara tidak langsung dilakukan. Polisi dalam menjalankan tanggung jawabnya
sebagai penegak hukum dan keadilan
memiliki beberapa tugas, yaitu sebagai petugas patroli, detektif, polisi remaja, polisi lalu lintas, petugas
training, petugas identifikasi, dan petugas laboratorium (kriminal) (Sullivan, 1977).Adapun
di Indonesia, berdasarkan websiteresmi Polda DIY (2008), Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
diklasifikasikan menjadi 9 (sembilan) bagian,
atau yang disebut dengan direktorat, yaitu: 1.
Direktorat Intelkam 2. Direktorat Polair 3.
Direktorat Narkoba 4. Detasemen 88 5.
Direktorat Lantas 6. Direktorat Samapta 7.
Satuan Brimob 8. Direktorat Pampar 9.
Direktorat Reskrim Menurut
Sullivan (1977), apabila dibandingkan dari kedelapan bidang kepolisian lainnya, polisi kriminal atau yang
dikenal dengan Direktorat Reserse Kriminal
(Dit. Reskrim) di Indonesia dianggap sebagai ”urat nadi” kepolisian.Berdasarkan
websiteresmi Polda DIY (2008), Dit. Reskrim merupakan unsur pelaksana utama Kepolisian Daerah (Polda) yang
bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan
kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dan fungsi
Laboratorium Forensik lapangan dalam rangka
penegakan hukum, koordinasidan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan sesuai ketentuan
ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.pe
Dit. Reskrim bertugas untuk menindak
segala jenis perilaku kriminal.Kriminal adalah suatu bentuk perilaku yang
melanggar hukum. Kriminalitas adalah
suatu tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di masyarakat (’Lectric Law Library,
2008).Setiap anggota polisi kriminal dituntut untuk menguasai berbagai cabang ilmu untuk memberi solusi terhadap kasus yang
belum terpecahkan. Kesaksian mereka juga
dibutuhkan di persidangan (Sullivan, 1977). Bersaksi di persidangan menimbulkan tekanan tersendiri. Tekanan
tersebut berasal dari kehadiran keluarga tersangka dan pihak pers yang
menghadiripersidangan tersebut (Schmalleger, 1997). Tekanan lain yang dirasakan polisi,khsnya
polisi kriminal adalah waktu. Mereka
dituntut untuk selalu siaga selama 24 jam (Sullivan, 1977).Menurut Meliala
(2001), polisi kriminal sering menghadapi jenis bahaya yang berbeda, yaitu harus senantiasa
mewaspadai perlawanan pelaku kejahatan yang
dapat mengancam keselamatan jiwa polisi yang hendak menangkapnya ataupun keselamatan masyarakat lainnya.
Sarwono (dalam Pratama, 2008) menyatakan
bahwa polisi kriminal terkadang harus menghadapi situasi hidupmati, menembak
atau ditembak, dan melihat rekan kerja mereka tewas.Akibatnya, polisi kriminal
lebih rentan mengalamiPost-Traumatic Syndrome Disorder, yaitu mengalami gejala stres yang
sangat berat setelah mengalami suatu peristiwa
traumatik. Nuzulia (2005) juga menemukan
bahwa bekerja pada komunitas yang besar
dilaporkan lebih stres daripada yang berada pada komunitas kecil. Hal ini berhubungan dengan aspek-aspek pekerjaan
polisi kota, termasuk tindak kriminal yang
lebih tinggi.Fisher (dalam Bell, 1996) menyatakan bahwa tingkat kriminalitas
lebih tinggi di daerah perkotaan
dibanding dengan pedesaan. Tingkat kekerasan mencapai hampir 8 (delapan) kali lebih besar
dan tingkat pembunuhan 3 (tiga) kali
lebih besar di kota besar dibandingkan dengan daerah pedesaan (Bell, 1996).Salah
satu kota terbesar di Indonesia adalah Medan. Kota Medan memiliki populasi penduduk yang berjumlah 4
jutaorang, Medan merupakan salah satu
kota terpenting bagi industridan perdagangan Indonesia (PT. Medan Mas Karimun, 2008).polda.Kota Medan saat ini
telah menjadi Kota Koboi. Pasalnya, dalam beberapa waktu belakangan ini, aksi tindak kriminal
baik perampokan dan penembak misterius
semakin bergentayangan dan ironisnya tidak satupun terungkap (Samosir, 2006). Misalnya saja perampokan Rp.
500 juta gaji karyawan PTP II dan
tewasnya anggota Polsek jajaran Poltabes Medan. Lebih uniknya lagi kawanan penjahat ini menggunakan senjata api
dalam aksinya. Sementara itu, pelajar SD
tewas terapung di dalam goni plastik di sungai Deli Medan baru-baru ini (Badan Informasi dan Komunikasi, 2005).Media
massa dapat bertindak sebagai pengawas terhadap kasus-kasus yang belum terungkap, yang mengingatkan polisi
untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut.
Ketika hukum tidak memungkinkan polisi meneruskan kasus, maka pada umumnya pers akan cepat sekali sampai pada
kesimpulan bahwa polisi telah berkolusi
dengan tersangka. Di mata polisi, pengawasan oleh media massa tersebut dirasakan sebagai campur tangan dan
tekanan (Meliala, 2001).
0 komentar:
Posting Komentar